Penjelasan Pengertian Makna Arti Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. 21) adalah

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. 21) dalam Kamus Istilah Dunia Perpajakan untuk Wajib Pajak & Konsultan Pajak di Indonesia, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. 21) merupakan bahasa yang paling sering digunakan oleh para pelaku perpajakan baik akuntansi, bea dan cukai, serta peradilan pajak disertai dengan penjelasan. Dan kata-kata Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. 21) tersebut jarang sekali dimengerti & digunakan oleh sebagian banyak orang pada umumnya.

 

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

 

Penggunaan makna istilah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. 21) sendiri dalam perpajakan adalah  ketentuan perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja. PPh 21 biasanya dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, premi, bonus, dan tunjangan lainnya yang diterima oleh pegawai.

Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan PPh 21 dalam perpajakan di Indonesia:

  1. Subyek Pajak:PPh 21 berlaku bagi penerima penghasilan yang merupakan pegawai yang bekerja pada pemberi kerja, baik itu perusahaan swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), pemerintah, atau lembaga/instansi lainnya.
  2. Objek Pajak:Objek pajak PPh 21 adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai dari hubungan pekerjaan atau jabatan, seperti gaji, upah, bonus, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya.
  3. Mekanisme Pemotongan:Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat melakukan pembayaran penghasilan kepada pegawai. Pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.
  4. Tarif Pajak:Tarif pajak PPh 21 dihitung berdasarkan tarif progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Tarif pajak PPh 21 dapat berubah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  5. Pelaporan dan Pembayaran:Pemberi kerja wajib melaporkan dan membayar PPh 21 yang telah dipotong ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga penjelasan definisi kosakata Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. 21) dapat menambah wawasan serta pengetahuan anda dalam berkomunikasi secara lisan atau tertulis.

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *