Penjelasan Pengertian Makna Arti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Kamus Istilah Dunia Perpajakan untuk Wajib Pajak & Konsultan Pajak di Indonesia, maka laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan kata-kata bahasa yang paling sering digunakan oleh para pelaku perpajakan baik akuntansi, bea dan cukai, serta peradilan pajak disertai dengan penjelasan. Dan kata-kata laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut jarang sekali dimengerti & digunakan oleh sebagian banyak orang pada umumnya.

 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Dasar hukum:
– Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;
– Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;
– Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Berikut adalah beberapa poin terkait penggunaan istilah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam perpajakan:

  1. Ringkasan Hasil Pemeriksaan:
    • LHP memberikan ringkasan hasil pemeriksaan yang mencakup temuan atau penemuan yang dibuat oleh pemeriksa pajak selama pemeriksaan terhadap buku-buku dan catatan keuangan wajib pajak.
  2. Ketidaksesuaian atau Ketidakpatuhan:
    • Jika ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan selama pemeriksaan, LHP akan mencantumkan detailnya. Ini bisa mencakup ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak, pengakuan pendapatan, atau pemotongan pajak tertentu.
  3. Rekomendasi dan Koreksi:
    • LHP dapat mencakup rekomendasi atau koreksi yang disarankan oleh pemeriksa pajak untuk mengatasi ketidaksesuaian yang ditemukan. Wajib pajak biasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau koreksi terhadap temuan tersebut.
  4. Kewajiban Pajak Tambahan:
    • Jika terdapat ketidakpatuhan yang berdampak pada kewajiban pajak wajib pajak, LHP dapat menyatakan jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai hasil dari temuan tersebut.
  5. Pernyataan Kesesuaian atau Ketidaksesuaian:
    • LHP dapat mencakup pernyataan kesesuaian atau ketidaksesuaian dari pemeriksa pajak terkait dengan penerapan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
  6. Tanggapan dan Upaya Hukum:
    • Wajib pajak memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap LHP. Jika tidak setuju dengan temuan atau rekomendasi yang disajikan, wajib pajak mungkin mengajukan upaya hukum atau banding sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Semoga penjelasan definisi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dapat menambah wawasan serta pengetahuan anda dalam pengetahuan istilah dunia perpajakan di Indonesia.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *