Penjelasan Pengertian Makna Arti Keadaan Kahar

Keadaan Kahar dalam Kamus Istilah Dunia Perpajakan untuk Wajib Pajak & Konsultan Pajak di Indonesia, maka keadaan kahar merupakan kata kata bahasa yang paling sering digunakan oleh para pelaku perpajakan baik akuntansi, bea dan cukai, serta peradilan pajak disertai dengan penjelasan. Dan kata-kata keadaan kahar tersebut jarang sekali dimengerti & digunakan oleh sebagian banyak orang pada umumnya.

Keadaan Kahar merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan yang termasuk dalam kategori keadaan kahar adalah bencana alam, kebakaran, pemogokan, kerusuhan, revolusi, peperangan, dan bencana lain yang harus dinya- takan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
Dasar hukum:
– Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/ PJ43/2000 tentang Penegasan Tentang Pengertian Force Majeure dalam Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan.

Penggunaan istilah Keadaan Kahar dalam perpajakan dapat mencakup beberapa aspek:

  1. Pemberian Keringanan Pajak: Dalam situasi Keadaan Kahar, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak atau pembebasan pajak untuk membantu meringankan beban finansial perusahaan atau individu yang terkena dampak.
  2. Fasilitas Pajak Khusus: Keadaan Kahar dapat memotivasi pemerintah untuk memberikan fasilitas pajak khusus atau insentif tertentu agar sektor ekonomi tertentu dapat pulih lebih cepat atau tetap beroperasi.
  3. Penundaan Pembayaran Pajak: Dalam situasi darurat atau krisis, pemerintah dapat mempertimbangkan penundaan pembayaran pajak untuk memberikan kelonggaran finansial kepada kontributor pajak.
  4. Pengaturan Terkait Kepatuhan Pajak: Pemerintah dapat memberikan pengaturan khusus terkait dengan ketentuan kepatuhan pajak selama Keadaan Kahar, termasuk perpanjangan jangka waktu pelaporan atau penyesuaian prosedur administratif.
  5. Penanganan Kasus Pajak Khusus: Dalam situasi Keadaan Kahar, pemerintah dapat memutuskan untuk menangani kasus-kasus pajak secara khusus, mempertimbangkan keadaan ekonomi dan sosial yang sulit.
  6. Koordinasi dengan Pihak Berwenang Lainnya: Dalam mengatasi Keadaan Kahar, pihak berwenang perpajakan dapat berkoordinasi dengan lembaga atau otoritas lain yang terlibat dalam penanggulangan krisis untuk menyelaraskan tindakan dan fasilitas pajak yang diberikan.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan Keadaan Kahar dan langkah-langkah perpajakan yang berkaitan dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah setempat.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *