Penjelasan Pengertian Makna Arti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kamus Istilah Dunia Perpajakan untuk Wajib Pajak & Konsultan Pajak di Indonesia, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bahasa yang paling sering digunakan oleh para pelaku perpajakan baik akuntansi, bea dan cukai, serta peradilan pajak disertai dengan penjelasan. Dan kata-kata Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut jarang sekali dimengerti & digunakan oleh sebagian banyak orang pada umumnya.

 

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

 

Penggunaan makna istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri dalam perpajakan adalah jenis pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM).

Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan penggunaan makna istilah PPN dalam perpajakan:

1. Subjek Pajak: Pemungut PPN adalah pihak yang melakukan penjualan barang atau jasa dan memiliki kewajiban untuk mengenakan dan menyetor PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tarif Pajak: Tarif PPN umumnya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari harga jual barang atau jasa. Terdapat tarif umum dan tarif khusus untuk beberapa barang atau jasa tertentu.

3. Kewajiban NPWP: Pemungut PPN wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan serta menyetor PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Pengenaan Pajak pada Impor: Barang yang diimpor ke Indonesia juga dikenakan PPN. Pajak ini dikenakan pada saat pabean dan impor barang.

5. Keringanan Pajak: Beberapa barang atau jasa mungkin mendapatkan keringanan atau pembebasan PPN, tergantung pada kebijakan pemerintah yang berlaku

 

Semoga penjelasan definisi kosakata Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menambah wawasan serta pengetahuan anda dalam berkomunikasi secara lisan atau tertulis.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *