Penjelasan Pengertian Makna Arti Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK)

Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) dalam Kamus Istilah Dunia Perpajakan untuk Wajib Pajak & Konsultan Pajak di Indonesia, maka Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) merupakan kata kata bahasa yang paling sering digunakan oleh para pelaku perpajakan baik akuntansi, bea dan cukai, serta peradilan pajak disertai dengan penjelasan. Dan kata-kata Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) tersebut jarang sekali dimengerti & digunakan oleh sebagian banyak orang pada umumnya.

Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) adalah surat jawaban dari Termohon Peninjauan Kembali atas surat permohonan Peninjauan Kembali atau Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang berisi alasan dan dilampiri dengan bukti-bukti.
Dasar hukum:
– Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
– Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

Beberapa poin terkait dengan penggunaan istilah ini dalam perpajakan adalah sebagai berikut:

  1. Proses Peninjauan Kembali:
    • KMPK mungkin merujuk pada suatu bentuk permohonan atau proses peninjauan kembali terhadap keputusan atau putusan perpajakan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh otoritas pajak. Proses ini dapat melibatkan pengajuan argumen, bukti, atau alasan tertentu untuk merubah atau membatalkan keputusan perpajakan tersebut.
  2. Kesepakatan atau Persetujuan Bersama:
    • Istilah ini mungkin juga berhubungan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait dengan peninjauan kembali suatu kasus perpajakan. Kesepakatan ini mungkin dicapai setelah diskusi dan negosiasi antara kedua belah pihak.
  3. Pengajuan Dokumen Tambahan:
    • KMPK bisa juga merujuk pada proses pengajuan dokumen tambahan atau “kontra memori” yang diajukan oleh wajib pajak sebagai bagian dari upaya peninjauan kembali. Dokumen ini dapat berisi argumen hukum, analisis keuangan, atau bukti lain yang mendukung permohonan peninjauan kembali.
  4. Proses Hukum atau Perselisihan:
    • KMPK mungkin terlibat dalam suatu proses hukum atau perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang melibatkan peninjauan kembali suatu keputusan perpajakan. Proses ini mungkin terjadi di pengadilan atau badan penyelesaian sengketa pajak.

Semoga penjelasan definisi Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) dapat menambah wawasan serta pengetahuan anda dalam dunia perpajakan di Indonesia.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *